“Di Balik Piring MBG: Siapa yang Kenyang, Siapa yang Tekor?”

Andhika Al Faruq

Setelah dilantik dan disumpah menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran segera mengambil langkah untuk merealisasikan program strategisnya, Makan Bergizi Gratis. Tepat pada 6 Januari 2025, Program Makan Bergizi Gratis mulai beroperasi di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi di seluruh Indonesia dan akan dilakukan secara bertahap. Program unggulan ini diprediksi dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 0,82 juta pekerja. Harapan lain pada MBG juga ikut tumbuh dalam sektor ekonomi yang diperkirakan akan menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,10 persen pada 2025. Program ini merupakan salah satu langkah strategis untuk mencapai harapan besar bangsa, Indonesia Emas 2045.

Sudah 4 bulan berjalan, program ini menuai banyak pro-kontra baik di kalangan masyarakat maupun ahli. Sederet isu tentang berjalannya program strategis ini kian memanas dari waktu ke waktu. Lantas, apakah Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah yang besar atau janji yang hambar?

Di tengah keadaan ekonomi negara yang sedang terguncang oleh banyak faktor, MBG justru menelan anggaran dalam jumlah yang fantastis. Pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo menggelontorkan dana sebesar Rp 72 triliun dalam APBN 2025 yang diprediksi hanya akan mencukupi kebutuhan MBG sampai dengan pertengahan 2025. Sehingga, pemerintah berencana untuk menambah anggaran sebesar Rp 100 triliun dengan total Rp 171 triliun untuk kebutuhan MBG tahun 2025.

Kebutuhan tambahan anggaran ini tentu mengancam kestabilan keuangan negara dan memunculkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap defisit anggaran. Pembengkakan anggaran ini bukan tanpa alasan. Di tahap perencanaan, program ini dinilai prematur karena minimnya koordinasi dengan para pelaku serta konsultasi dengan para ahli. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran terhadap praktik korupsi yang semakin marak mengingat bahwa banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memperkaya diri sendiri dalam eksekusi proyek akbar ini.

Dugaan korupsi juga telah disoroti oleh KPK, terkait penyusutan anggaran dari Rp 10 ribu per porsi menjadi Rp 8 ribu. Meski masih dalam tahap penyelidikan, dugaan ini tentu mengundang banyak pertanyaan tentang bagaimana transparansi program ini dan upaya pencegahan praktik korupsi.

Dalam tahap implementasinya, terdapat sejumlah mitra MBG yang menyerahkan tender kepada vendor lain dan isu tentang pembayaran mitra MBG yang mandek. Ira Mesra, mitra dapur MBG Kalibata didampingi oleh kuasa hukumnya, Danny Harla Putra mengungkapkan telah mengalami kerugian sebesar Rp 973.375.000. Penyebabnya berasal dari Yayasan MBN yang ditunjuk pemerintah untuk mengurus MBG, namun belum melakukan pembayaran kepada kliennya sejak Februari 2025.

Selain dugaan korupsi, praktik kolusi juga menjadi sorotan publik dalam pengadaan program ambisius ini. Beberapa yayasan yang mengelola dapur MBG diketahui memiliki keterkaitan dengan tokoh-tokoh yang berada di lingkaran kekuasaan. Di antaranya, terdapat yayasan yang dikelola oleh individu yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan pimpinan tertinggi negara saat ini, serta sejumlah pihak yang sebelumnya terlibat dalam tim kampanye nasional. Keterlibatan mereka menimbulkan pertanyaan publik terkait potensi konflik kepentingan serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program sebesar ini.

Barusan adalah sedikit dari banyak kendala yang terjadi dalam pengadaan program strategis Makan Bergizi Gratis oleh Prabowo. Belum berjalan setengah tahun, nampaknya program ini perlu banyak evaluasi dari segala aspek agar tidak merugikan negara dan tetap mencapai tujuannya yaitu Indonesia Emas 2045.

Sebagai mahasiswa dan masyarakat, sudah seharusnya bagi kita untuk mengawasi berjalannya program ini demi kepentingan bangsa dan Indonesia yang lebih cerah.

Sumber:

Similar Posts

Menimbang Keuntungan dan Kerugian Pariwisata: Mesin Ekonomi atau Pedang Bermata Dua?

Menimbang Keuntungan dan Kerugian Pariwisata: Mesin Ekonomi atau Pedang Bermata Dua?

Oleh : Vinery Amelia  ( Anggota Departemen Penelitian Dan Kajian Strategis PPIM 23/24 ) Oktober 2024 Berdasarkan penelitian dari Badan Pencatatan Statistik Indonesia (2024), perkembangan pariwisata di Indonesia sendiri telah mencapai 1,07 juta pada April 2024 oleh wisata mancanegara yang didominasi oleh warga negara Malaysia, Australia dan Tiongkok. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan periode…

Menelusuri Dampak Korupsi Timah pada Lingkungan dan Ekonomi: Studi Kasus ‘suami Sandra Dewi’

Menelusuri Dampak Korupsi Timah pada Lingkungan dan Ekonomi: Studi Kasus ‘suami Sandra Dewi’

Dampak korupsi timah yang melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, terhadap lingkungan dan ekonomi di Bangka Belitung (Babel) sangat signifikan. Harvey Moeis diduga memfasilitasi PT Timah Tbk untuk melakukan penambangan di lokasi ilegal, yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas . Penambangan timah ilegal telah menjadi masalah serius di Babel, dengan data menunjukkan bahwa pada…

“EVOLUSI DEMOKRASI INDONESIA : DARI ORDE BARU SOEHARTO KE TANTANGAN PASCA REFORMASI”

“EVOLUSI DEMOKRASI INDONESIA : DARI ORDE BARU SOEHARTO KE TANTANGAN PASCA REFORMASI”

OLEH  : GIANTA FARADY (DIVISI PENELITIAN DAN KAJIAN STRATEGIS PPIM 2024) Tinjauan Indonesia merupakan sebuah negara di asia tenggara yang memiliki perjalanan demokrasi yang sangat panjang dan rumit. Negara ini telah melalui berbagai dinamika politik setelah meraih kemerdekaannya pada tahun 1945. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah politik Indonesia adalah jatuhnya kepemimpinan orde baru…

OPM: Kelompok Separatis Radikal yang Lahir dari Keradikalan Multi-aspek Kehidupan Bernegara Kita

OPM: Kelompok Separatis Radikal yang Lahir dari Keradikalan Multi-aspek Kehidupan Bernegara Kita

by Cenruang Alung (Kepala Departemen PENKASTRAT PPI Malaysia 2023) Sesungguhnya, pembahasan OPM ini bukanlah semata tentang permasalahan teknis dan resolusi konflik dengan pergerakan militeristik. Akar permasalahannya terlahir bersamaan dengan proses kelahiran Indonesia. Berbagai kasus yang telah dilakukan oleh kelompok yang bergerak dengan sifat separatis ini harus segera diberi perhatian serius, tidak hanya melalui pandangan simplifikasi…

Menuju NZE 2060: Memuja Batu Bara, Indonesia Net Zero Emissions atau Net Zero Aksi?

Menuju NZE 2060: Memuja Batu Bara, Indonesia Net Zero Emissions atau Net Zero Aksi?

Komitmen Indonesia menuju Net Zero Emissions (NZE) 2060 kerap digaungkan di forum internasional, tapi di balik janji itu, realitas pahit masih menganga yaitu, ketergantungan pada energi fosil masih mencapai 80%. Energi fosil menjadi tulang punggung ketahanan energi sekaligus penyumbang emisi karbon terbesar. Ketergantungan ini bukan hanya soal kebutuhan industri dan listrik rumah tangga, tapi juga…

Harmonisasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia (HAM): Pergulatan Universalisme dan Relativisme Budaya

Harmonisasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia (HAM): Pergulatan Universalisme dan Relativisme Budaya

by Adnan Rafli Diktotomi Dua Gagasan “Asian values” dan “western values”. Kedua istilah itu menjadi topik perdebatan di kalangan cerdik pandai menjelang Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia (HAM) di Wina pada dasawarsa 1990-an. Jika ditarik jauh ke belakang, perdebatan itu bahkan telah muncul menjelang berakhirnya Perang Dingin. Pertarungan keduanya menandakan adanya perbedaan konseptual berpikir menyoal filosofi HAM yang dalam…