“Di Balik Piring MBG: Siapa yang Kenyang, Siapa yang Tekor?”
Setelah dilantik dan disumpah menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran segera mengambil langkah untuk merealisasikan salah satu program unggulannya, Makan Bergizi Gratis (MBG). Tepat pada 06 Januari 2025, program ini mulai beroperasi di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi di seluruh Indonesia dan akan dilakukan secara bertahap.
Program unggulan ini diprediksi mampu menyerap sekitar 820.000 tenaga kerja. Harapan lainnya pun tumbuh, seperti dorongan terhadap sektor ekonomi yang diperkirakan menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,10% pada tahun 2025. MBG digadang-gadang sebagai salah satu langkah kunci menuju cita-cita besar Indonesia Emas 2045.
Namun, sudah empat bulan berjalan, pro dan kontra terus bermunculan. Isu-isu seputar program ini makin memanas dari waktu ke waktu. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan besar, apakah Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah besar atau sekedar janji yang hambar?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan, salah satunya adalah mengenai biaya pelaksanaan program yang cukup fantastis. Di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih terdampak berbagai tekanan global dan domestik, MBG justru menyerap anggaran dalam jumlah fantastis. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp72 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yang diperkirakan hanya akan cukup hingga pertengahan tahun. Rencananya, anggaran akan ditambah menjadi total Rp171 triliun untuk mencakup kebutuhan MBG sepanjang 2025.
Kebutuhan tambahan anggaran ini tentu memicu kekhawatiran akan stabilitas fiskal negara dan potensi membengkaknya defisit. Kekhawatiran ini semakin diperparah dengan fakta bahwa perencanaan MBG dapat dikatakan prematur, karena minim koordinasi dengan pelaku lapangan dan konsultasi dengan para ahli.
Kekhawatiran lain yang timbul adalah resiko besar korupsi dan konflik kepentingan dalam pelaksanaan MBG. Mengingat MBG merupakan proyek ‘lahan basah’ alias mempunyai banyak dana, terdapat kemungkinan besar akan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan celah-celah proyek MBG untuk selain kepentingan rakyat.
Tentunya hal tersebut bukan tanpa dasar. Dalam tahap awal pelaksanaan MBG, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan dugaan penyusutan anggaran, dari yang seharusnya Rp10.000 per porsi menjadi hanya Rp8.000. Meski masih dalam tahap penyelidikan, isu ini memunculkan pertanyaan besar tentang transparansi pengelolaan anggaran dan mekanisme pengawasan internal pemerintah.
Di sisi lain, persoalan implementasi juga tak kalah pelik. Beberapa mitra MBG disebut menyerahkan tender kepada vendor lain, sementara sejumlah vendor mengeluh belum menerima pembayaran. Misalnya, Ira Mesra, mitra dapur MBG Kalibata, mengaku mengalami kerugian hingga Rp973 juta karena belum dibayar oleh Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) sejak Februari 2025.
Masalah tidak berhenti di sana. Praktik kolusi juga mulai disorot. Tempo mengungkap bahwa Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, pengelola dapur MBG di Jakarta Selatan dan Depok, dibina langsung oleh Hashim Djojohadikusumo (adik Prabowo) dan Didit Hediprasetyo (anak Prabowo). Keduanya tercatat sebagai pembina yayasan bersama beberapa tokoh lain seperti Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Direktur Utama (Dirut) Pertamina Simon Aloysius Mantiri.
Nama-nama lain seperti Erwin Aksa, eks Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, juga tercatat terlibat lewat Yayasan Bosowa Bina Insani. Keterlibatan orang-orang dekat ini menimbulkan pertanyaan publik terkait kemungkinan konflik kepentingan dan minimnya transparansi dalam pengadaan proyek.
Jika tuduhan ini terbukti benar, ini akan mencoreng semangat awal MBG sebagai proyek sosial besar. Namun, bila tidak, maka transparansi dan komunikasi publik harus segera diperbaiki untuk menghindari asumsi liar.
Program ini memang belum berjalan setengah tahun, masih sangat sebentar. Namun dengan sederet masalah yang muncul, evaluasi menyeluruh dari segala sisi menjadi mutlak, baik dari segi keuangan, manajemen, hingga aktor-aktor pelaksananya. Kita sebagai mahasiswa dan warga negara punya peran penting dalam mengawal program ini. Bukan untuk menjatuhkan, tapi agar tujuan besarnya tidak meleset: menciptakan generasi sehat dan kuat menuju Indonesia Emas 2045.
Karena pada akhirnya, MBG bukan hanya tentang nasi dan lauk di piring anak sekolah. Ini soal bagaimana negara memperlakukan warganya, bagaimana kekuasaan dijalankan, dan bagaimana kita, generasi muda, menyiapkan diri menjadi penjaga masa depan bangsa.
Sumber
Dwinanda, R. (2024, Juli 28). Makan Bergizi Gratis & Kroni Prabowo. Tempo. https://www.tempo.co/kolom/makan-bergizi-gratis-kroni-prabowo-1233280
Kompas.com. (2025, Maret 10). Ketika KPK soroti isu utak-atik anggaran MBG, Istana dan BGN pasang badan. Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2025/03/10/09114871/ketika-kpk-soroti-isu-utak-atik-anggaran-mbg-istana-dan-bgn-pasang-badan
Katadata.co.id. (2025, Februari 28). CELIOS: Anggaran Makan Bergizi Gratis rawan dikorupsi, negara bisa rugi Rp 8,5 T. Katadata. https://katadata.co.id/finansial/makro/6772448fcf95a/celios-anggaran-makan-bergizi-gratis-rawan-dikorupsi-negara-bisa-rugi-rp-8-5-t
Indonesia Move. (2025, Maret 18). Kronologi mitra dapur MBG lapor polisi karena belum dibayar, kerugian hampir Rp1 miliar. Indonesia Move. https://www.indonesiamove.com/nasional/991199387/kronologi-mitra-dapur-mbg-lapor-polisi-karena-belum-dibayar-kerugian-hampir-rp1-miliar
AIPVoGI. (2024, Desember 15). Standar gizi dan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. AIPVoGI. https://aipvogi.org/standar-gizi-dan-makanan-dalam-program-makan-bergizi-gratis-tahun-2025/
Bisnis.com. (2024, Agustus 16). Tok! Anggaran program Makan Bergizi Gratis Rp71 triliun pada 2025, ini rinciannya. Bisnis. https://ekonomi.bisnis.com/read/20240816/10/1791585/tok-anggaran-program-makan-bergizi-gratis-rp71-triliun-pada-2025-ini-rinciannya
